POSTER RISET : POLITIK GENDER DALAM ISLAM : "Kiprah Anggota Perempuan DPRD DKI Jakarta Periode 2009-2019" Karya Maryamah al Kadriyah
POSTER RISET : POLITIK GENDER DALAM ISLAM : "Kiprah Anggota Perempuan DPRD DKI Jakarta Periode 2009-2019" Karya Maryamah al Kadriyah

Poster Riset UIN Jakarta, 25 Maret 2024 - Penelitian berjudul "Politik Gender dalam Islam: Kiprah Anggota Perempuan DPRD DKI Jakarta Periode 2009-2019" karya Maryamah al Kadriyah merupakan sebuah kajian mendalam yang menyoroti peran dan kontribusi perempuan dalam kancah politik di Indonesia, khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD mempengaruhi pembuatan kebijakan, tantangan yang mereka hadapi, serta bagaimana mereka memanfaatkan identitas gender dan agama dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

Temuan Utama :

  1. Representasi dan Partisipasi Perempuan
    Penelitian ini menemukan bahwa meskipun jumlah perempuan di DPRD DKI Jakarta meningkat, representasi mereka masih jauh dari paritas. Anggota perempuan sering kali harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kompetensi mereka di tengah dominasi laki-laki. Partisipasi perempuan dalam politik seringkali dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan jaringan sosial, serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sebelumnya.
  2. Tantangan dan Hambatan
    Anggota perempuan menghadapi berbagai tantangan, termasuk stereotip gender, diskriminasi, dan kurangnya dukungan dari rekan-rekan laki-laki. Tekanan budaya dan sosial juga sering menjadi penghambat bagi perempuan untuk aktif dalam politik. Selain itu, ada hambatan struktural seperti kurangnya akses terhadap sumber daya dan posisi strategis dalam partai politik yang membuat perempuan sulit untuk maju.
  3. Pengaruh Islam dan Gender
    Penelitian ini mengungkap bahwa anggota perempuan DPRD sering kali memanfaatkan identitas mereka sebagai perempuan dan sebagai Muslim untuk mendapatkan dukungan dan membangun legitimasi. Mereka menggunakan nilai-nilai Islam untuk mempromosikan kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan dan keluarga. Namun, ada juga tantangan dalam menyeimbangkan antara nilai-nilai Islam dan tuntutan politik modern, yang kadang-kadang menimbulkan konflik internal dan eksternal.
  4. Kontribusi dalam Pembuatan Kebijakan
    Anggota perempuan DPRD DKI Jakarta berperan aktif dalam berbagai komisi dan sering kali mendorong kebijakan yang berfokus pada isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Mereka juga berperan dalam advokasi hak-hak perempuan dan anak. Kontribusi mereka dalam pembuatan kebijakan sering kali dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk berkoalisi dengan anggota lain dan memanfaatkan jaringan sosial dan politik.

Rekomendasi :

  1. Penguatan Kapasitas dan Pendidikan Politik
    Perlu adanya program pelatihan dan pendidikan politik yang berkelanjutan bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka dalam berpolitik. Mendorong partai politik untuk memberikan akses yang lebih besar bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis dan memberikan dukungan yang memadai.
  2. Mengatasi Hambatan Struktural
    Pemerintah dan partai politik perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi hambatan struktural yang dihadapi oleh perempuan dalam politik, termasuk menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Kebijakan afirmatif perlu diterapkan secara lebih efektif untuk memastikan peningkatan representasi perempuan dalam politik.
  3. Promosi Nilai-nilai Kesetaraan Gender
    Mengembangkan dan mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam masyarakat melalui pendidikan dan kampanye publik, serta menghilangkan stereotip gender yang merugikan. Menggunakan platform media untuk mengangkat isu-isu perempuan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam politik.
  4. Peningkatan Dukungan Sosial dan Keluarga
    Mendorong lingkungan keluarga dan sosial untuk lebih mendukung perempuan yang berkarir di bidang politik, dengan memberikan pemahaman dan dukungan moral yang kuat. Mengembangkan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan bagi perempuan yang berkarir di bidang politik, termasuk kebijakan cuti hamil dan dukungan bagi ibu bekerja.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pandangan yang komprehensif mengenai dinamika politik gender dalam konteks Islam di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi perempuan dalam politik. (Rizki Mulyarahman)

Temukan Koleksi >> POLITIK GENDER DALAM ISLAM : "Kiprah Anggota Perempuan DPRD DKI Jakarta Periode 2009-2019" Karya Maryamah al Kadriyah